DPRD Marahi Pejabat Pemkab Deli Serdang

oleh -150 views
RDP: Komisi 2 DPRD Deli Serdang, pejabat Pemkab Deliserdang dan PT AM saat mengikuti RDP.

 

POSMETRO MEDAN -Aktivitas pertambangan liar PT AM menjadi perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum di Kabupaten Deliserdang dan Komisi 2 DPRD Deli Serdang juga memanggil pengusaha PT AM untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat, Kamis (16/7) sekitar pukul 14.30 sore.

Pada RDP kali ini terlihat pmilik perusahaan Direktur H. Samudra Putra didampingi General Manager Cetak Barus dan Camat STM Hulu Budiman Sembiring.
Komisi B DPRD Deliserdang pada RDP mempertanyakan terkait izin lingkungan hidup dari operasional penambangan dan perambahan hutan yang ilegal termasuk kepemilikan lahan.

Dari Komisi II yang memimpin RDP OK Arwindo bersama Darbani Dalimunte, Kamaruzaman, Gunung dan Jhoni Kiliat.
Hadir dari Dinas Pemkab deliserdang Kadis BLh Artini Marpaung dan kadis Perizinan Syarifah serta beberapa perwakilan dari Bagian Kantor Bupati Deliserdang.

Anggota Komisi II Darbani Dalimunte mempertanyakan soal masalah di Desa STM Hulu tentang kegiatan tersebut kepada Pemkab Deliserdang namun tidak mendapat jawaban yang memuaskan karena tidak tau soal permasalahan di desa STM Hulu soal pertambangan dan dugaan perambahan.

“Ini salah satu bentuk kerja kami, dan kami wajib memberikan informasi kepada masyarakat, nah kami tersinggung, tidak tau bapak dan ibu soal ini, Jadi apa gunanya kita sebagai pejabat daerah, kami sangat tersinggung jika ada pejabat tidak tau. Jadi kalian makan gaji buta aja,” kesal Darbani.

Sementara itu Camat STM Hulu Budiman Sembiring mengatakan sebelum ke STM hulu kegiatan itu sudah ada bertahun-tahun.

Sedangkan dari PT. Adiguna Makmur Cetak Barus mengatakan soal perambahan hutan lindung pihaknya tidak pernah melakukannya.
“Kami punya data lengkap. Nanti bisa kami sampaikan” kata cetak Barus.

Darbani Dalimunte terus mencerca pihak terkait yang hadir, ia menyebutkan apakah ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Utara soal hutan lindung atau bukan.

“Apakah saudara punya rekomendasi dari Dinas Kehutanan Sumut, nah bila ini ada ditemukan pidana ataupun melanggar hukum dan undang-undang kita siap membawa masalah ini ke hukum,” jelasnya.

Sementara itu anggota Komisi II Kamaruzaman mengatakan bahwa ini sudah mengkangkangi karena tidak ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan Sumut .
“Saya heran Ijinnya semua di atas tahun 2015. Pak Camat kenapa berani sekali soal ini, kalian ini sudah mengkangkangi Kementrian dan Dinas Kehutanan Sumut,” kesal Kamaruzaman.

RDP ini akan dilanjutkan lagi dan komisi II selanjutnya akan memanggil Dinas Kehutanan Sumut, Dinas Perizinan Sumut dan pihak terkait lainnya.
“Kita akan melaksanakan RDP selanjutnya, kita jadwalkan nanti ” tutup Ok Arwindo. (in)

example banner

This site is using SEO Baclinks plugin created by Locco.Ro