Kriminalisasi Aktivis PMII, Kuasa Hukum Akan Laporkan Dugaan Korupsi di Padang Lawas ke KPK

oleh -879 views

 

⏩⏩ Kinerja Kaban Bappeda Palas Wajib Diusut

HUT NAGAN RAYA

MEDAN – Aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Medan, Ahmad Rezky Hasibuan (30) ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Penahanan tersebut berawal dari aksi Ahmad Rezky Hasibuan bersama aktifis PMII lainnya berorasi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, terkait pemberantasan dugaan korupsi di Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, 22 Juni 2019 lalu.

Diketahui, orang yang melaporkan Ahmad Rezky Hasibuan adalah Hj.Yenny Nurlina Siregar selaku Kepala Badan Perencanaan P3mbangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Palas, dengan laporan Polisi Nomor LP/1335/IX/2019/SUMUT/SPKT II tertanggal 9 September 2019.

“Beliau ditahan sejak 22 Januari 2020 yang lalu,” ujar Kuasa Hukumnya Ranto Sibarani, SH. didampingi Kamal Pane, SH., MH; Gumilar Aditya, SH; Josua Rumahorbo, SH dan Yudhi Sibarani, SH.

Kepada wartawan, Ranto menerangkan bahwa kliennya adalah aktivis PMII cabang Medan dan juga kader NU. Saat itu (22 Juni 2019), kliennya memperjuangkan aspirasinya di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Saat berorasi,  seseorang merekam orasi tersebut dan menyiarkan secara langsung di media sosial.

Yang merekam dan menyiarkan orasi tersebut bukanlah klien kami. Namun kemudian klien kami dilaporkan dengan tuduhan orasi tersebut berisi kata-kata menyinggung dan bermuatan penghinaan dan melanggar UU ITE, ujar Ranto.

“Anehnya, klien kami kemudian ditangkap dan ditahan dengan tuduhan melanggar Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE. Klien kami kemudian ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka  Nomor S.Tap/81/XII/2019/Ditreskrimsus,” lanjutnya.

Adapun pasal yang dituduhkan adalah melakukan dugaan tindak pidana dengan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 316 KUHP. “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugas yang sah”.

Ranto mengungkapkan bahwa penahanan kliennya sangat janggal dan penuh pertanyaan, apalagi yang membuat laporan ke polisi adalah pejabat yang disorot kliennya ke KPK.

Masih Ranto Sibarani, katanya, kliennya dan aktifis PMII lainnya menyampaikan aspirasi ke KPK terkait beberapa dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Padang Lawas. Antara lain;  dugaan korupsi dana rapat konsultasi Bappeda  ke luar daerah; dugaan korupsi pengadaan perlengkapan gedung kantor Bappeda; dugaan korupsi rehabilitasi gedung kantor Bappeda; dugaan korupsi pakaian dinas Bappeda; dugaan korupsi dana pembangunan Mesjid Agung Padang Lawas dan lain-lain.

“Pada saat orasi di depan gedung KPK tersebut, benar klien kami mempertanyakan jenis kelamin daripada Kepala Bappeda tersebut. Namun klien kami dalam orasinya tersebut juga dengan jelas mengatakan itu adalah urusan pribadi, jadi sangat aneh jika kemudian dituduh melanggar UU ITE. Jangan dibelokkan dugaan korupsi menjadi kriminalisasi dengan dalih UU ITE,” tegas Ranto Sibarani.

“Sebaiknya penegak hukum menindaklanjuti dugaan korupsi yang disampaikan oleh klien kami, bukan malah meladeni laporan pejabat tersebut dan menangkap klien kami. Kedepan tidak akan ada yang berani melaporkan dugaan korupsi jika kemudian ditangkap dengan tuduhan menghina. Padahal agenda pemberantasan korupsi sudah menjadi agenda nasional. Dan bahkan klien kami seharusnya diberi hadiah sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan agenda Presiden Jokowi,” jelas Ranto.

Masih Ranto, dia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau peralihan jenis penahanan lainnya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq Asisten Tindak Pidana Umum (ASPIDUM) untuk dan atas nama Ahmad Rezky Hasibuan.

“Namun permohonan tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Kejatisu. Karena itu kami akan segera melaporkan dugaan Korupsi di Padang Lawas ke KPK di Jakarta dan meminta agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melindungi klien kami, karena dia adalah saksi pelapor dugaan korupsi tersebut,” tutup Ranto. (tob)

example banner

This site is using SEO Baclinks plugin created by Locco.Ro