Walikota Tanjungbalai Berharap DPRD Koreksi Pengelolaan Keuangan Daerah

  • Bagikan

TANJUNGBALAI – Walikota Tanjungbalai H M Syahrial,SH,MH sampaikan nota pengantar keuangan atas rancangan peraturan daerah (Ranperda), tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (8/7).

Dalam nota pengantar keuangan tersebut, Walikota berharap, agar para wakil rakyat dapat mengkoreksi serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah selama TA 2018 telah dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna sekaligus transparan dan akuntabel.

Nota pengantar keuangan tersebut disampaikan Walikota kepada Ketua DPRD H Maralelo Siregar SH, disaksikan kedua Wakil Ketua DPRD yakni Leiden Butar-Butar SE dan Ir Rusnaldi Dharma, unsur Forkopimda, Pjs Sekda Kota Tanjungbalai Hj Halmayanti SH, serta anggota DPRD dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Tanjungbalai.

Dikatakan Walikota, dokumen laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 adalah merupakan wujud yang menggambarkan capaian pelaksanaan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada dan mengacu kepada Standard Akuntabilitas Pemerintah.

Katanya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tanjungbalai TA.2018 tersebut memuat laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan tahun 2018 dilampiri dengan laporan keuangan dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan dari Badan Usaha Milik Daerah.

Secara kumulatif, jelas Walikota, realisasi pendapatan untuk TA 2018 tercatat mencapai Rp 635.532.709.826,86 yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 74.435.277.571,86 dan pendapatan transfer sebesar Rp 561.097.432.255,00 lebih. Sedangkan realisasi pendapatan daerah Kota Tanjungbalai TA 2018 mencapai 101,56 % dari jumlah pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 625.773.050.228,00.

Sedangkan realisasi belanja daerah Kota Tanjungbalai untuk TA 2018, Walikota melaporkan sesuai dengan masing-masing jenis urusan wajibnya seperti wajib pelayanan dasar, wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang dengan jumlah total belanja daerah sebesar Rp 657.229.638.859,00.

Akibatnya, APBD Kota Tanjungbalai TA.2018 mengalami defisit sebesar Rp22.287.912.905,14 yakni realisasi pendapatan daerah sebesar Rp635.532.709.826,86 dikurangan dengan realisasi belanja daerah sebesar sebesar Rp 657.229.638.859,00.

Walikota Tanjungbalai mengaku, berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyampaikan nota pengantar keuangan tersebut dengan berlandaskan pada kondisi nyata.

Usai Walikota menyampaikan Nota Pengantar Keuangan, Ketua DPRD H Maralelo Siregar SH menyekors rapat paripurna selama satu hari dan akan dibuka kembali pada hari ini, Selasa (9/7) guna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Tanjungbalai. (ign/tob)

  • Bagikan