Terkait Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Desa,Polisi Didesak Serius Tangani Kasus Kades Penungkiren

  • Bagikan

DELISERDANG – Ketua DPP LSM PERAK (Peduli Rakyat) Antonius Sitanggang SH mendesak kepolisian serius dalam menangani kasus yang menerpa Pasangen Sembiring atas dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) dan anggaran dari dinas Perkim.

“Kepolisian kiranya dapat bertindak pro aktif dalam penanganan kasus seperti yang sedang dihadapi kepala Desa Penungkiren. Selidiki, periksa serta jika terbukti bersalah, tangkap dan jebloskan ke penjara,” tegas Sitanggang, Jumat (12/7) siang.

Lebih jauh dikatakannya, polisi dalam melakukan suatu tindakan tidak mungkin tanpa alasan. Jika sudah terperiksa, hal tersebut menandakan pasti ada sesuatu hal atau tindakan mengarah yang tidak benar. Untuk itu kiranya polisi tidak menghentikan penyidikan kasus dengan dalih misalnya seperti lobi – lobi tertentu. Karena jika penghentian ini terjadi maka dikhawatirkan terhadap kepercayaan masyarakat dalam hal penegakan hukum.

Senada yang dilontarkan Harkat Sirait SH ketua DPP LSM Bintang (Badan Investigasi Bangsa) RI Sumut. Polisi adalah tenaga profesional dalam menangani suatu kasus. Pemanggilan dan pemeriksaan kades Penungkiren tidak mungkin tak punya dasar kuat. Seperti yang dilansir dipemberitaan terkait upaya lobi – lobi yang dilakukan Pasangen Sembiring kepada pejabat berkopeten kiranya tidak ditoleran.

“Hal ini guna menepis asumsi miring adanya persekong-kolan dalam merong-rong uang rakyat alias yang kerab disebut dengan korupsi berjamaah,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, Pasangen Sembiring Kades Penungkiern, Kecamatan STM Hilir, pada Selasa (9/7) sore menceritakan dan meminta pendapat kepada sejumlah SKPD di pemerintah kabupaten (Pemkab) Deliserdang yang tergabung dalam Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan saat melakukan kunjungan kerja ke kecamatan STM Hilir soal dirinya sedang terperiksa di Sat Tipikor Polres Deliserdang atas dugaan penyimpangan dana desa (DD) dan anggaran dari Dinas Perkim guna keperluan pembuatan sumur bor untuk penyediaan air bersih yang nantinya akan dialirkan ke rumah – rumah penduduk setempat.

Namun seiring perjalanan waktu, pelaksanaan pembuatan sumur bor/pengadaan air bersih tak sesuai rencana. Pasalnya, di lapangan menemui banyak kendala.

Misalnya seperti beberapa warga belakangan memperotes dan tidak menyetujui pembuatan sumur bor dImaksud. Sebahagian lagi ada warga yang tak mengijinkan pemasangan pipa melintasi areal perladangan warga setempat dan lain sebagainya hingga akhirnya permasalahan ini menjadi temuan bagi pihak berwajib dan menjadikan dirinya sebagai terperiksa atas pertanggungjawaban anggaran dumaksud.

Pasangan Sembiring yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp (WA) mengatakan bahwa proyek sudah dikerjakan dengan baik.

“Ini coba kam lihat dulu, mana lagi kurangnya”, sebutnya seraya mengirimkan gambar berita acara rapat musyawarah desa bersama PDAM Tita Deli tertanggal 9 Juli 2019. Anehnya dalam surat tidak terdapat tanda tangan pihak manapun. (dil)

  • Bagikan