Pengusaha Galian C di Agara, Tidak Pernah Setor Kewajiban

oleh -3.590 views

KUTACANE – Diketahui retribusi pendapatan asli daerah (PAD) sektor pertambangan galian C di Aceh Tenggara relatif besar. Tapi karena para pengusaha tidak menyetorkan PAD-nya sesuai Perbup Nomor 7 tahun 2014, Pemkab Agara pun merugi.

 “Tambang galian C di Agara tidak satu pun membayarkan retribusi PAD ke mereka. Ini sangat merugikan daerah,” ujar Kabid Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara M Rizal Ketaren SE MSI, kepada Posmetro Medan, Senin lalu (1/7).

 Menurut Rizal Ketaren, jika dihitung aktivitas pertambangan galian C saja sejak beroperasi tahun 2017, dan tidak pernah menyetorkan pajak mineral bukan logam dan bebatuan sebesar Rp4.000 per kubik sesuai dengan Perbup nomor 7 tahun 2014, tentang pajak mineral bukan logam dan bebatuan.

 “Kita prediksi saja aktivitas pertambangan di Agara minimal berpenghasilan Rp9 juta per bulan. Minimal, kalau dari hasil ini kita kutip retribusi galian C dari hasil pertambangan, pasti sangat membantu sekali untuk pendapatan asli daerah dalam membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di bumi sepakat segenap. Kalaulah PAD yang kita gali saat ini potensinya sangat besar, ini bisa kita kutip berdasarkan kubik yang terjual dari para pengusaha pasti pembangunan di Agara bisa kita percepat,” ujarnya.

 Terkait hal itu, Pembina LSM Satyapila Aceh Tenggara, Dr Nasrulzaman, mengatakan, kebocoran PAD sangat besar di Agara bukan saja pada sektor pertambangan galian C tetapi dinas-dinas terkait juga.

 Karena, ada dinas-dinas yang sebagai sumber PAD, tetapi PAD-nya sangat tidak sesuai dan juga ada setoran yang tidak mereka berikan kepada pihak BPKD Agara.

 Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Aceh Tenggara, Datuk Raja Mat Dewa juga menyebutkan Pemkab Agara melalui BPKD agar mampu menggali sumber PAD untuk mensejahterakan masyarakat, karena potensi PAD sangat banyak dan ini perlu lebih jeli melirik agar dapat menjadi PAD.

 Seperti diberitakan sebelumnya, aktivitas proyek pembangunan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) Lawe Sikap di Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara sangat tinggi. Bahkan informasinya direncanakan rampung pekerjaan akhir 2019.

 Namun, disinyalir pihak rekanan tidak pernah membayar pajak mineral bukan logam dan bebatuan mencapai Rp 4.000 per kubik untuk kebutuhan galian C dalam proyek dimaksud.(marzuki broeh/tobing)

example banner

This site is using SEO Baclinks plugin created by Locco.Ro