Ditarget Hingga Oktober SKPD provsu Kebut Data Aset

  • Bagikan

MEDAN- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprovsu saat ini disibukkan dengan aktivitas pendataan dan inventarisir aset-aset yang dimiliki Pemprovsu. Pendataan aset ini harus rampung hingga Oktober mendatang.

 Kepada media, Kabag Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suryadi, Kamis (11/7) lalu membenarkan pihaknya sedang melakukan pencataan dan pendataan ulang seluruh aset daerah baik aset bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola seluruh OPD di lingkungan Pemprovsu.

 “Saat ini tim BPKAD sedang bekerja dan berkoordinasi dengan seluruh OPD untuk mencatat dan mendata ulang aset yang dikelola masing-masing OPD. Kami berharap target waktu yang diberikan Pak Wagub bisa terpenuhi pada Oktober mendatang,” sebut Suryadi.

 Hingga saat ini pihaknya yang bertugas melakukan kompilasi aset masih belum menemui kendala dalam pencatatan aset-aset yang ada.

 “Dengan didatanya aset-aset Pemprovsu ini, akan lebih mudah mengidentifikasi dan mendayagunakannya termasuk bukti-bukti kepemilikan dan pertanggungjawabannya,” terang Suryadi.

 Disinggung soal jumlah nominal neraca aset yang dimiliki Pemprovsu sebagai kekayaan daerah, Suryadi menyebut per 2018 lalu sesuai laporan aset ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mencapai angka di atas Rp20 trilyun.

 Salah satu OPD yang kerja keras dalam pendataan aset ini adalah Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provsu, mengingat banyaknya aset yang dikelola organisasi ini, baik berupa tanah dan bangunan, seperti kantor dan kediaman Gubernur, Wakil Gubernur serta Sekda, Mess Pemprovsu yang tersebar di berbagai daerah hingga kenderaan dinas.

 Plt.Kabiro Umum dan Perlengkapan Setda Provsu, Dwi Endah Purwanti SS, MSi yang ditemui pekan lalu di ruang kerjanya menyebut sudah membentuk tim di bawah Kasubag Aset untuk menindaklanjuti arahan Wakil Gubernur . “Saat ini tim kami sudah mulai melakukan pendataan aset-aset mana yang harus dicatat ulang, diusulkan untuk sertifikat, proses mutasi aset maupun yang dihapusbukukan,” sebut Dwi.

 Menurutnya, salah satu yang jadi fokus perhatian Biro Umum dan Perlengkapan adalah memperkuat hak kepemilikan Pemprovsu untuk aset-aset tanah dan bangunan dengan bukti otentik surat-surat kepemilikan seperti sertifikat termasuk menertibkan penggunaan dan hak pakai aset-aset bergerak seperti kendaraan dinas.

 “Khusus untuk aset tanah dan bangunan , saat ini kita fokuskan pada tiga mess kita yang belum memiliki sertifikat, kalau tidak salah Tanjung Balai, Rantau Prapat dan Humbahas,” ucapnya.

 Sementara untuk kenderaan dinas, pihaknya akan menertibkan para ASN yang seharusnya sudah atau tidak lagi berhak memakai fasilitas kenderaan dinas namun belum mengembalikannya. “Memang ada beberapa tapi tidak banyak. Itupun akan jadi fokus perhatian kami,” sambungnya.

 Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah, memberikan tenggat hingga Oktober 2019 kepada seluruh OPD untuk menyelesaikan inventarisir aset Pemprovsu, baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak.

 “Kita beritahukan kepada jajaran OPD batas waktu (tenggat) untuk menyelesaikan daftar inventaris aset, karena kalau tidak diberi batas waktu maka kita tidak tahu kapan lagi harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

 Wagub memastikan Oktober nanti akan dibentuk tim yang mendatangi setiap OPD untuk melihat daftar aset yang sudah diinventarisir. Bagi OPD yang tidak menyelesaikan daftar inventaris asetnya, akan diberi catatan khusus.

 “Catatan tersebut bisa digunakan sebagai bahan penilaian atau pertimbangan untuk promosi jabatan pimpinan OPD yang bersangkutan,” ujar Wagub. (pay/tob)

  • Bagikan