Diduga Beli Pasir Ilegal, Dinas ESDM Surati PT HPP

  • Bagikan

RANTAUPRAPAT -Cabang Wilayah IV Rantauprapat, Dinas ESDM Sumut menyurati Management PT Hijau Pryaw Perdana (HPP) Kecamatan Panai Tengah, Labuhanbatu pada 18 Juni 2019 lalu.

Pasalnya, upt dinas tersebut menerima surat dari LSM API terkait adanya dugaan perusahaan menerima material illegal sekaitan pembangunan PMKS di Kecamatan Panai Tengah seluas sekitar 2 hektar.

KTU Cabang Wilayah IV, Dinas ESDM Sumut, Z Peranginangin, Selasa (30/7/2019) menerangkan, surat mereka berkaitan agar setiap yang memanfaatkan dan mengelola bahan galian batuan sumber daya mineral, wajib dari tambang yang sah.

“Melalui surat, mereka kita himbau agar menggunakan material galian tambang yang legal berasal dari pemilik IUP OP,” ujarnya.

Ditanya apa sikap mereka adanya laporan tersebut, dia menegaskan akan mengambil sikap tegas jika perusahaan masih menerima material dari usaha pertambangan tidak berizin.

“Surat pertama sudah kita layangkan. Jika nantinya terbukti, maka siap-siap menanggung resikonya, karena itu perbuatan pidana,” tegas Peranginangin.

Sebelumnya, Ketua LSM API Labuhanbatu, Muslim Manik membeberkan, 29 Mai 2019 silam, melalui API Bilah Hilir dilayangkan permintaan klarifikasi ke-2 kepada PT HPP dan lembaga lainnya terkait dugaan penggunaan pasir timbun illegal.

Pada surat itu mereka menduga, dari kebutuhan pasir sekitar 20.000 m3 padat di lokasi bakal berdirinya PMKS, sebahagian besarnya dibeli dari dua lokasi tambang galian tidak berizin yakni dari Kecamatan Pangkatan dan Negerilama.

Sedangkan sekitar 6600 m3 pasir diperoleh dari usaha galian milik ZS berlokasi di Sungai Janji, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat dan milik MS di Sungai Bilah Dusun Bukit Medan desa yang sama.

“Semua data investigasi kawan-kawan, dilengkapi bukti rekaman. Pidananya melekat kepada penambang ilegal yakni, penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar. Kami berharap kasus ini tidak berhenti tindaklanjutnya,” terangnya.

Sementara, Askep PT HPP, Eko Yuwono dikonfirmasi, Rabu (31/7/2019) menerangkan, sepanjang pihak kontraktor melengkapi surat sebagai rekanan termasuk dukungan material, pihaknya menilai itulah prosedur perusahaan.

Ditanya adanya dugaan sebagian besar pasir diambil dari galian ilegal, Eko Yuwono menegaskan bahwa itu merupakan tanggungjawab rekanan yang telah menyelesaikan timbunan dasar pembangunan PMKS tersebut.

“Kalau mengenai itu, ya rekanan yang bertanggungjawab. Kita terima material dari usaha berizin dan itu syarat mutlak. Kalau kontraktor ambil dari usaha ilegal, merekalah yang berurusan,” terangnya dari balik selular.

Produksi Batu Pecah Diduga Ilegal Juga Beroperasi di Desa Janji

Usaha memproduksi batu pecah (stone crusher) diduga tidak memiliki izin telah beroperasi disekitaran Dusun Gariang, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Labuhanbatu atau di bantaran sungai Bilah.

Amatan, Selasa (30/7/2019) dari pengujung jalan Olahraga Lingkungan Aeksiranda, Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara atau berseberangan dengan lokasi usaha, terlihat satu unit becko sedang memasukkan batu kerikil ke mesin pemecah.

Suara berisik batu kerikil yang dimasukkan ke dalam mesin, terdengar jelas dari lokasi usaha pemacah batu yang berada di bawah tower Sutet tersebut. Disana juga terlihat sejumlah tumpukan batu yang telah dipecah dari mesin berwarna kemerahan itu.

Menurut warga yang ditemui menjelaskan, usaha itu diperkirakan telah beroperasi beberapa tahun silam. Hal senada pun diungkapkan sejumlah pemancing yang dijumpai di pinggiran sungai Bilah.

“Aku sudah bertahun mancing disekitaran ini, ya memang sudah kulihat disana ada usaha pemecah batu. Kalau disini tidak usah heranlah,” aku Haryanto.

Jika tumpukan batu pecah telah cukup, maka biasanya akan diangkut dengan dumptruk maupun truk interculler, bahkan menjelang malam masih terlihat beroperasi, baik pemecahan hingga angkutan.

KTU Cabang Wilayah IV, Dinas ESDM Sumut, Z Peranginangin ditemui menegaskan untuk wilayah Labuhanbatu diketahui belum satupun usaha khusus batu pecah yang dikeluarkan izinnya.

“Terima kasih infonya, dalam waktu dekat akan kita tinjau lokasinya. Memang, untuk Labuhanbatu setahu saya belum satupun izin stone crusher dikeluarkan,” bebernya. (nik/tob)

  • Bagikan