Penempatan Pejabat Tak Perlu Rekom Sekda

oleh -538 views

SIANTAR | MU – Adanya harapan ASN agar Wali Kota Siantar H Hefriansyah Noor, memprioritaskan calon pejabat yang direkomendasi Sekda, tak perlu didengarkan. Sebaliknya, harus dihindari.

Demikian disampaikan Pemerhati Hukum Kota Siantar Rhandy SH MH. Alasannya, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tak lagi memberikan ruang untuk itu.

“Dulu secara peraturan sih, memang iya. Baperjakat berperan sangat penting dalam hal promosi jabatan bagi ASN. Baperjakat bahkan boleh disebut sebagai penentu. Baik itu penilaian dan evaluasi. Namun sekarang, setelah PP 11 tahun 2017 diberlakukan, kewenangan Baperjakat itu bisa dibilang tak ada sama sekali,” tutur Rhandy, Selasa (6/11/2018) pagi.

Masih kata Rhandy, di dalam PP 11 tahun 2017, persaingan bagi ASN dalam merebut jabatan bisa lebih terbuka luas. “Siapa saja bisa. Sepanjang memenuhi kriteria tentunya. Dan polanya, seleksi. Ini lebih bermartabat menurut saya,” pungkas Rhandy.

SPEKULATIF SEMATA

Terpisah, ASN Pemko Siantar yang namanya minta dirahasiakan menduga, adanya pencetusan penetapan pejabat harus mengedepankan rekomendasi Sekda selaku ketua Baperjakat, hanya langkah spekulatif semata.

“Pencetusan ide ini malah konyol menurut saya. Sepertinya ada upaya spekulatif. Kita berharap, wali kota tak menggubris ide murahan seperti ini. Sekda juga kita harap, jangan ikut menangguk di air keruh,” pungkasnya.

Sebelumnya ASN di jajaran Pemko Siantar, mencetuskan ide agar Wali Kota Siantar H Hefriansyah Noor, mengangkat calon pejabat yang direkomendasikan oleh Sekda. Tentu dengan Baperjakatnya. Sayangnya, ide tersebut salah sasaran.

Terpisah, Kabag Humas Pemko Siantar Hamam Soleh, belum mau berkomentar terkait rencana perombakan pimpinan OPD Pemko Siantar. “Kalau soal itu belum bisa berkomentar saya,” sergahnya. (Ung)