Catat Ya…! WaliKota Tak Punya Kewenangan Mencopot Sekda

oleh -379 views

SIANTAR | MU – Terlalu banyak aturan yang diterabas Wali Kota Siantar H Hefriansyah Noor, jika coba-coba ingin menggusur Budi Utari dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Siantar. Demikian disampaikan Sekjend Pendiri LSM Strategi Sumut, Al-Firdausy Husein.

“Tidak logis jika Wali Kota Siantar mau terpengaruh dengan opini yang mengarah negatif lalu mencari-cari jalan buat menggusur Budi Utari dari jabatan Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Siantar. Konyol itu,” tegas Husein, Rabu (31/10/2018) malam.

Dijelaskan Husein, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) seperti Sekda Kota Siantar, saat ini bukan lah merupakan bagian dari teritorial kekuasaan kepala daerah baik Gubernur, Bupati atau pun Wali Kota. Pengangkatan dan pemberhentikan pejabat setingkat JPT ini sudah masuk domainnya Menteri Dalam Negeri. Sesuai SE Menpan RB serta Permendagri nomor 73 tahun 2016.

“Selain itu, teknis pengangakatan sampai pemberhentian Sekda juga telah diatur secara mendetail dalam Perpres nomor 3 tahun 2018. Jadi bukan sembarangan lagi seperti dulu. Kepala daerah, telah dilucuti kekuasaannya soal JPT ini. Catat itu,” tegas Husein.

Begitu pun, munculnya gelombang keras mengarah pada desakan pemberhentian Sekda Siantar oleh salahsatu komponen masyarakat, diharap bisa menjadi cemeti bagi Budi Utari untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

“Saya rasa perlu sekali hal-hal semacam ini bergulir. Dinamika demokrasi jangan dianggap tabu. Sekda bisa berterimakasih kepada pihak yang mau mengkritisinya. Itu tandanya pemimpin sejati,” pungkas Husein mengakhiri.

Sebelumnya mencuat ke publik, desakan Ketua AMSI (Angkatan Muda Simalungun) Frenky D Sinaga, agar Wali Kota Siantar segera meninjau ulang Budi Utari sebagai pemangku jabatan Sekda Siantar. Beragam alasan disampaikan Frengki hingga menyimpulkan kinerja Budi Utari buruk sejak menjabat. (Ung)