Pengurangan KJA di Danau Toba Berpotensi Timbulkan Kerugian Ekonomi Rp 1,7 Triliun

oleh -750 views

SIMALUNGUN-GN | Pengurangan Keramba Jaring Apung (KJA) Danau Toba, akan memengaruhi pemenuhan kebutuhan ikan di Indonesia.

Menurut Sekretaris Jendral Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Agung Sudaryono dalam siaran pers yang disampaikan kepada wartawan di Simalungun, Rabu (31/10/2018) mengatakan, dalam diskusi KJA yang diselenggarakan di Yogyakarta 26 Oktober 2018 lalu terungkap, pengurangan KJA akan mengganggu pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan Indonesia yang mencapai40 kg perkapita pertahun sepanjang tahun 2019.

Dampak lainnya menurut Agung, hilangnya mata pencaharian masyarakat umum, pembudidayaikan dan karyawan perusahaan budidaya ikan. Sehingga berimbas pada melemahnya perekonomian masyarakat.

“Besarnya produksi ikan air tawar yang dihasilkan dari metode KJA membuktikan bahwa KJA merupakan ujung tombak bagi pemenuhan kebutuhan protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat, yakni ikan. Adanya KJA di perairan umum adalah untuk mendukung visi Presiden Joko Widodo. Tujuannya, bahwa nelayan harus mampu meningkatkan kemampuan budidaya ikan untuk mengurangi ketergantungan pada ikan hasil tangkapan. Terganggunya KJA akan berdampak tidak hanya pada sector ekonomi masyarakat, namun juga stabilitas pangan nasional,” ujar Agung.

Agung mencontohkan di Danau Toba, Sumatra Utara, jumlah KJA dibatasi setara produksi 10.000 ton mulai tahun2017 dari semula 62.000 ton pertahun di tahun 2016.

Pada tahun 2016, paparnya, terdapat 11.287 unit KJA di Danau Toba, yang 95 persen dimiliki oleh penduduk sekitar dan sisanya dimiliki oleh dua perusahaan.

Pengurangan KJA di Danau Toba menurutnya berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi senilai Rp1,7 triliun pertahun. Angka tersebut berasal dari nilai ikan yang dilarang diproduksi di danau, nilai pakan ikan yang tidak digunakan lagi, KJA dan pengapungnya yang dilarang digunakan, benih ikan yang tidak lagi digunakan, tenagakerja yang menganggur, hingga hilangnya kesempatan ekonomi turunan bagi warga sekitar keramba seperti warung makan.

“Karena dampak ekonominya besar, pengurangan jumlah KJA akan menimbulkan goncangan social ekonomi berupa pengangguran massal di wilayah KJA. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap masyarakat pembudidaya dan karyawan perusahaan pembudidaya ikan, namun juga seluruh elemen yang selama ini bergantung pada KJA. Seperti tenaga buruh bongkarmuat, penjual pakan ikan, tenaga panen, tenaga packing, buruh transportasi, hingga pemilik warung makan dan warung kopi. Pengangguran missal dapat berujung pada terciptanya konflik social,karena mata pencaharian masyarakat terampas,” ujar Agung.

KepalaDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Mulyadi Simatupang, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menambahkan, bahwa visi misi Gubernur Sumatera Utara, dalam pemerintahan adalah masyarakat yang maju, aman, sejahtera dan bermartabat..

“Selain bermartabat secara sosial-ekonomi, tetapi juga bermartabat secara ekologi. Salahsatunya dengan mendukung keberlangsungan Keramba Jaring Apung melalui program pembinaan. Diskusi yang dilaksanakan MAI menjadi bahan pertimbangan bagi kami untuk membuat kebijakan-kebijakan yang win-win solution,” sebut Mulyadi. (davis suhendra